Tidak ada jaminan atas Pekerjaan bagi Pemuda Mahasiswa.
Tetapi itu juga tidak menjawab problem masa depan pemuda mahasiswa di Indonesia ,ini bisa dilihat dari jumlah angka pengangguran terdidik yang kian meningkat. Pada tahun 2006 pengangguran lulusan SLTA/SMK, D3 dan S1 mencapai 4.516.100 orang, khusus untuk D1,D2, dan D3 sebanyak 519.000 orang, sedangkan untuk jenjang S1 sebanyak 740.206 orang, atau meningkat menjadi 7,02 persen dari agustus 2006 yang jumlah pengangguran terdidik sebanyak 673.628 atau 6,16 persen. Kenaikan ini sebenarnya sudah terjadi dari tahun 2003. Bahkan untuk pengangguran setengah terbuka yaitu yang bekerja di bawah 35 jam perminggu jumlahnya pada februari 2007 mencapai 1,4 juta jiwa, naik 26 persen dari februari 2006.
Tentu ini adalah sebuah keniscayaan bagi negeri yang diperintah rejim boneka seperti Indonesia, dimana masa depan pemuda baik untuk mendapat pekerjaan ataupun mengakses pendidikan secara bebas tidak akan mungkin terjadi. Sekalilagi ini menjelaskan kepentingan dari imperialisme atas sumber-sumber tambang, pasar dan tenaga kerja/produktif di Negara koloninya. Sekali lagi dimana pendidikan akan diletakan sebagai alat untuk menjamin suplai tenaga buruh murah, tetapi dalam aspek lainnya pendidikan akan menjadi alat untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, tentu syaratnya adalah bagaimana melakukan komersialisasi pendidikan, sekaligus menumpulkan taraf kebudayaan rakyat sampai pada tahap paling rendah untuk menjamin kekuasaan dan dominasi imperialisme dan feudalism tetap kuat.
Inilah kenapa kita harus menuntut jaminan pendidikan dan lapangan pekerjaan bagi pemuda mahasiswa, jaminan atas pendidikan akan memberikan harapan bagi tenaga-tenaga produktif Indonesia mengembangkan kemampuan dan taraf kebudayaannya, dengan arahan tentu adalah berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan di Indonesia, sehingga tidak ada lagi kemiskinan dan kebodohan yang selama ini menjadi musuh utama rakyat Indonesia. Ini dapat dicapai jika ada jaminan akses pendidikan yang luas, baik lewat alokasi anggaran yang besar (minimal 20%), atau dengan memberikan jaminan pendidikan murah dan terjangkau.
Sedangkan jaminan lapangan pekerjaan tentu adalah bagaimana pemuda mahasiswa dapat menikmati pekerjaan yang layak, hal ini hanya dapat di lakukan jika ada industri yang memang menjadi milik rakyat dengan pengelolaan oleh Negara, tanpa ada lagi politik upah murah atau outsourching.
Sedangkan kedua hal tersebut terjamin bisa berjalan jika syarat utamanya yaitu reforma agraria sejati dijalankan. Tetapi hal ini mustahil akan dijalankan oleh rejim boneka anti rakyat seperti SBY-Kalla, karena jika reforma agraria sejati dijalankan artinya akan melikuidir semua kekuatan imperialisme dan feudalism yang ada di Indonesia, termasuk didalamnya adalah modal-modal asing yang berkembang lewat berbagai perusahaan dan tambang di Indonesia karena akan diambil dan diabdikan untuk rakyat. sebegitu juga tanah-tanah yang kepemilikannya akan ditata kembali tanpa monopoli dengan prioritas utama kaum tani, sehingga hal ini akan mengancam kedudukan para tuan-tuan tanah.
Sehingga reforma agraria sejati hanya dapat dilakukan oleh perjuangan segenap rakyat Indonesia, yang menumpukan kepemimpinan pada aliansi kelas buruh dan tani. Sehingga tidak ada alasan apapun bagi pemuda mahasiswa untuk tidak berjuang bersama buruh dan tani, karena hakekatnya keberhasilan atas jaminan lapangan pekerjaan dan pendidikan terletak pada keberhasilan pada perjuangan demokratis nasional yang didalamnya ada bagaimana reforma agraria dapat terwujud. Jadi inilah saat pemuda mahasiswa meneriakan, slogan perjuangan” pemuda mahasiswa berjuang bersama rakyat”.
Tampilkan postingan dengan label Politik Kotor. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik Kotor. Tampilkan semua postingan
Rabu, 24 Juni 2009
Minggu, 07 Juni 2009
Kezhaliman Penguasa Boneka Turuti Penjajah AS di Pakistan: 2 Juta Orang Mengungsi
Perang bawah tanah yang dilancarakan AS di Pakistan telah menjadikan derita Muslim Pakistan berlanjut. Di samping banyak warga sipil yang berjatuhan, jutaan orang lainnya mengungsi. Badan Pengungsi PBB melaporkan, jumlah orang yang terpaksa pergi menyelamatkan diri dari pertempuran di Pakistan baratlaut sejak Agustus 2008 telah melampui dua juta.
Jumlah itu mencakup 1,45 juta orang yang tercatat sebagai pengungsi selama ofensif militer Pakistan terhadap para pejuang muslim sejak 2 Mei, dan 553.916 orang lagi yang menyelamatkan diri dari pertempuran. Ketua Komisi Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) Antonio Guterres menyebut pengungsian itu sebagai salah satu krisis paling dramatis pada masa sekarang, kata jurubicara UNHCR Ron Redmond.
"Seperti berusaha menangkap sesuatu yabg bergerak di depan kita karena jumlah orang yang berpindah setiap hari begitu besar dan tanggapan tidak pernah memadai," kata Redmond kepada wartawan.
"Meninggalkan penduduk ini tanpa bantuan yang mereka perlukan -- dengan jumlah sebesar itu -- bisa menimbulkan sebuah faktor destabilisasi yang begitu besar," tambahnya.
Badan-badan PBB diperkirakan menyampaikan seruan mereka bagi pendanaan bantuan pekan ini yang jumlahnya bisa mencapai ratusan juta dolar, kata sejumlah pejabat.
"Kami tahu ini masa ekonomi yang sulit, namun kami yakin bahwa masyarakat internasional sama yang telah mengumpulkan dana milyaran untuk menyelamatkan sistem finansial juga memiliki kewajiban untuk menyelamatkan orang yang membutuhkan," kata Redmond.
Rakyat Pakistan Protes!
Sementara itu, pertempuran terus berlangsung antara pasukan Pakistan dan pejuang Taliban di Lembah Swat pada Senin. Pihak pemerintah menyatakan memperoleh dukungan luas atas serangan itu dari partai-partai politik. Namun, sebagian besar masyarakat Pakistan lainnya melakukan kritikan keras terhadap sikap pemerintah yang telah mengikuti keinginan AS untuk membunuh Muslim Pakistan.
Perdana Menteri Pakistan Yusuf Raza Gilani menyatakan, militer akan menyelesaikan ofensif itu dan menjamin perdamaian, ketika ia meminta dukungan dari partai-paretai politik di tengah kekhawatiran yang meningkat mengenai nasib para pengungsi.
"Bentrokan-bentrokan hebat berlangsung di beberapa daerah Swat," kata jurubicara militer Mayjen Athar Abbas.
Duapuluh-tujuh mujahidin, termasuk tiga komandan, syahid dalam 24 jam terakhir, sementara tiga prajurit, termasuk seorang perwira, juga tewas dan 17 lain cedera.
Swat, daerah dengan pemandangan indah yang dulu tempat tujuan wisata namun kini menjadi pusat para pejuang Taliban, dan telah menjadi target Amerika dalam meneruskan aksi terorisnya di negeri Muslim tersebut.
Perjanjian yang kontroversial antara pemerintah dan para ulama pro-Taliban untuk memberlakukan hukum Islam di sebuah kawasan di Pakistan baratlaut yang berpenduduk tiga juta orang seharusnya mengakhiri pemberontakan Taliban yang telah berlangsung hampir dua tahun.
Sesuai dengan keinginan tuannya, teroris Amerika, Perdana Menteri Yousuf Raza Gilani telah mendesak rakyat Pakistan bersatu melawan kelompok ekstrim, yang menurutnya mengancam kedaulatan negara itu dan yang melanggar perjanjian perdamaian tersebut dengan melancarkan serangan-serangan.
Kawasan suku Pakistan, terutama Bajaur, dilanda kekerasan akibat keberingasan pasukan teroris AS melalui kampanye hitam "perang melawan teroris". Tentu saja, kaum Muslim menjadi korban atas kekerasan tersebut.
Rakyat Muslim Pakistan tentu geram melihat penguasanya yang tunduk kepada AS. Mereka melakukan protes keras atas kezaliman penguasa mereka. Bahkan direncankan, 31 Mei mendatang sebuah protes besar akan digelar yang diorganisir oleh Hizbut Tahrir Pakistan.
Penguasa Boneka Pakistan Turuti Tuannya
Pasukan Amerika menyatakan, daerah perbatasan Pakistan digunakan kelompok militan sebagai tempat untuk melakukan pelatihan, penyusunan kembali kekuatan dan peluncuran serangan terhadap pasukan koalisi di Afghanistan.
Pakistan mendapat tekanan dari AS agar menumpas kelompok Islam yang ingin menegakkan syariah Islam di wilayah Swat itu. Kedua penguasa boneka AS di Pakistan dan Afghanistan telah menghadap Barack Obama dan berjabat tangan dengannya. Keduanya mengamini titah penguasa teroris AS di abad ini.
Pakistan menempatkan sekitar 120.000 prajurit di sepanjang perbatasan itu dan menekankan bahwa tanggung jawab menghentikan penyusupan juga bergantung pada pasukan keamanan yang berada di Afghanistan. Menurut militer Pakistan, lebih dari 1.500 para pejuang muslim tewas sejak mereka melancarkan ofensif di Bajaur pada awal Agustus, termasuk komandan operasional Al-Qaeda di kawasan itu, Abu Saeed Al-Masri yang berkebangsaan Mesir.
Demikianlah, potret buram dunia Muslim. Kita menyaksikan bagaimana kebiadaban AS, bersama para penguasa bonekanya, Pakistan melakukan serangan brutal terhadap para ulama’ dan pengemban dakwah di Lembah Swat, semata karena mereka ingin syariat Islam diterapkan di sana.
Lebih dari 180 pejuang Muslim telah gugur sebagai syuhada’. Lebih dari ratusan ribu kaum Muslim, baik tua, muda, anak-anak, dewasa, laki dan perempuan terpaksa harus mengungsi (al-Jazeerah TV, 10/05/2009). Ironisnya, pembantaian ini terjadi setelah kedua penguasa boneka itu menghadap tuannya, Barack Obama, di Gedung Putih. Seolah ingin membuktikan kesetiaan mereka kepada titah sang tuan. Kalau begitu, untuk apa kekuasaan mereka? Apakah untuk ini, mereka mendapatkan kekuasaan dari umat?
Benar, hanya Khilafah Rasyidah yang akan menyelamatkan Muslim Pakistan serta membebaskannya dari cengkraman penjajah AS. Institusi pelindung umat itu, tak akan lama lagi, segera berdiri. Jutaan kaum Muslim di berbagai pelosok dunia merindukan kedatangannya. Hingga suatu saat, Khilafah dengan berani mencampakkan penjajah AS bersama para kaki tangannya. Insya Allah.
Jumlah itu mencakup 1,45 juta orang yang tercatat sebagai pengungsi selama ofensif militer Pakistan terhadap para pejuang muslim sejak 2 Mei, dan 553.916 orang lagi yang menyelamatkan diri dari pertempuran. Ketua Komisi Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) Antonio Guterres menyebut pengungsian itu sebagai salah satu krisis paling dramatis pada masa sekarang, kata jurubicara UNHCR Ron Redmond.
"Seperti berusaha menangkap sesuatu yabg bergerak di depan kita karena jumlah orang yang berpindah setiap hari begitu besar dan tanggapan tidak pernah memadai," kata Redmond kepada wartawan.
"Meninggalkan penduduk ini tanpa bantuan yang mereka perlukan -- dengan jumlah sebesar itu -- bisa menimbulkan sebuah faktor destabilisasi yang begitu besar," tambahnya.
Badan-badan PBB diperkirakan menyampaikan seruan mereka bagi pendanaan bantuan pekan ini yang jumlahnya bisa mencapai ratusan juta dolar, kata sejumlah pejabat.
"Kami tahu ini masa ekonomi yang sulit, namun kami yakin bahwa masyarakat internasional sama yang telah mengumpulkan dana milyaran untuk menyelamatkan sistem finansial juga memiliki kewajiban untuk menyelamatkan orang yang membutuhkan," kata Redmond.
Rakyat Pakistan Protes!
Sementara itu, pertempuran terus berlangsung antara pasukan Pakistan dan pejuang Taliban di Lembah Swat pada Senin. Pihak pemerintah menyatakan memperoleh dukungan luas atas serangan itu dari partai-partai politik. Namun, sebagian besar masyarakat Pakistan lainnya melakukan kritikan keras terhadap sikap pemerintah yang telah mengikuti keinginan AS untuk membunuh Muslim Pakistan.
Perdana Menteri Pakistan Yusuf Raza Gilani menyatakan, militer akan menyelesaikan ofensif itu dan menjamin perdamaian, ketika ia meminta dukungan dari partai-paretai politik di tengah kekhawatiran yang meningkat mengenai nasib para pengungsi.
"Bentrokan-bentrokan hebat berlangsung di beberapa daerah Swat," kata jurubicara militer Mayjen Athar Abbas.
Duapuluh-tujuh mujahidin, termasuk tiga komandan, syahid dalam 24 jam terakhir, sementara tiga prajurit, termasuk seorang perwira, juga tewas dan 17 lain cedera.
Swat, daerah dengan pemandangan indah yang dulu tempat tujuan wisata namun kini menjadi pusat para pejuang Taliban, dan telah menjadi target Amerika dalam meneruskan aksi terorisnya di negeri Muslim tersebut.
Perjanjian yang kontroversial antara pemerintah dan para ulama pro-Taliban untuk memberlakukan hukum Islam di sebuah kawasan di Pakistan baratlaut yang berpenduduk tiga juta orang seharusnya mengakhiri pemberontakan Taliban yang telah berlangsung hampir dua tahun.
Sesuai dengan keinginan tuannya, teroris Amerika, Perdana Menteri Yousuf Raza Gilani telah mendesak rakyat Pakistan bersatu melawan kelompok ekstrim, yang menurutnya mengancam kedaulatan negara itu dan yang melanggar perjanjian perdamaian tersebut dengan melancarkan serangan-serangan.
Kawasan suku Pakistan, terutama Bajaur, dilanda kekerasan akibat keberingasan pasukan teroris AS melalui kampanye hitam "perang melawan teroris". Tentu saja, kaum Muslim menjadi korban atas kekerasan tersebut.
Rakyat Muslim Pakistan tentu geram melihat penguasanya yang tunduk kepada AS. Mereka melakukan protes keras atas kezaliman penguasa mereka. Bahkan direncankan, 31 Mei mendatang sebuah protes besar akan digelar yang diorganisir oleh Hizbut Tahrir Pakistan.
Penguasa Boneka Pakistan Turuti Tuannya
Pasukan Amerika menyatakan, daerah perbatasan Pakistan digunakan kelompok militan sebagai tempat untuk melakukan pelatihan, penyusunan kembali kekuatan dan peluncuran serangan terhadap pasukan koalisi di Afghanistan.
Pakistan mendapat tekanan dari AS agar menumpas kelompok Islam yang ingin menegakkan syariah Islam di wilayah Swat itu. Kedua penguasa boneka AS di Pakistan dan Afghanistan telah menghadap Barack Obama dan berjabat tangan dengannya. Keduanya mengamini titah penguasa teroris AS di abad ini.
Pakistan menempatkan sekitar 120.000 prajurit di sepanjang perbatasan itu dan menekankan bahwa tanggung jawab menghentikan penyusupan juga bergantung pada pasukan keamanan yang berada di Afghanistan. Menurut militer Pakistan, lebih dari 1.500 para pejuang muslim tewas sejak mereka melancarkan ofensif di Bajaur pada awal Agustus, termasuk komandan operasional Al-Qaeda di kawasan itu, Abu Saeed Al-Masri yang berkebangsaan Mesir.
Demikianlah, potret buram dunia Muslim. Kita menyaksikan bagaimana kebiadaban AS, bersama para penguasa bonekanya, Pakistan melakukan serangan brutal terhadap para ulama’ dan pengemban dakwah di Lembah Swat, semata karena mereka ingin syariat Islam diterapkan di sana.
Lebih dari 180 pejuang Muslim telah gugur sebagai syuhada’. Lebih dari ratusan ribu kaum Muslim, baik tua, muda, anak-anak, dewasa, laki dan perempuan terpaksa harus mengungsi (al-Jazeerah TV, 10/05/2009). Ironisnya, pembantaian ini terjadi setelah kedua penguasa boneka itu menghadap tuannya, Barack Obama, di Gedung Putih. Seolah ingin membuktikan kesetiaan mereka kepada titah sang tuan. Kalau begitu, untuk apa kekuasaan mereka? Apakah untuk ini, mereka mendapatkan kekuasaan dari umat?
Benar, hanya Khilafah Rasyidah yang akan menyelamatkan Muslim Pakistan serta membebaskannya dari cengkraman penjajah AS. Institusi pelindung umat itu, tak akan lama lagi, segera berdiri. Jutaan kaum Muslim di berbagai pelosok dunia merindukan kedatangannya. Hingga suatu saat, Khilafah dengan berani mencampakkan penjajah AS bersama para kaki tangannya. Insya Allah.
Jumat, 05 Juni 2009
Dalil-dalil Sharih Yang Melarang Orang Kafir Menjabat Pemimpin Negara
Dalil-dalil Sharih Yang Melarang Orang Kafir Menjabat Pemimpin Negara
Adapun dalil yang melarang orang-orang kafir menjabat kepala negara adalah sebagai berikut;
Pertama, Allah swt melarang kaum Muslim membuka jalan kepada orang kafir untuk menguasai kaum Muslim;
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
“Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang Mukmin”. [TQS An Nisaa’ (4):141]
Jalan yang paling mudah dan penting untuk menguasai kaum Muslim adalah kepemimpinan dalam urusan negara dan pemerintahan.[Lihat Imam Syaukaniy, Fath al-Qadiir, juz 2/233] Atas dasar itu, memberikan hak kepada orang kafir menduduki jabatan kepala negara, sama artinya dengan memberikan jalan kepada mereka untuk menguasai kaum Muslim. Padahal, hal ini jelas-jelas dilarang oleh syariat.
Kedua, Allah swt melarang kaum Muslim menjadikan orang-orang kafir memimpin kaum Muslim;
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan wali (pemimpin)-mu, orang-orang yang menjadikan agamamu sebagai bahan ejekan dan permainan, (yaitu) dari orang-orang yang diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir…” (Qs. al-Mâ’idah [5]: 57).
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nashrani menjadi walimu (pemimpinmu); sesungguhnya sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi wali (pemimpin), maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.” (Qs. al-Mâ’idah [5]: 51); dan lain sebagainya.
Ayat-ayat di atas merupakan larangan sharih bagi kaum Muslim menjadikan orang-orang kafir sebagai kepala negara (pemimpin). Ayat di atas qath’iy al-dilaalah, sehingga tidak membuka ruang adanya perbedaan pendapat mengenai larangan menjadikan musuh-musuh Allah sebagai pemimpin (waliy).
Ketiga, Allah swt mewajibkan taat kepada ulil amriy yang Muslim. Allah swt berfirman;
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
”Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.[TQS An Nisaa’ (4):59]
Ayat ini kaum Mukmin wajib mentaati ulil amriy (kepala negara) yang berasal dari kalangan orang-orang beriman; dan tidak ada ketaatan kepada pemimpin-pemimpin kafir. Frase ”minkum” menunjukkan bahwa ulil amriy yang harus ditaati oleh kaum Muslim adalah ulil amriy yang beragama Islam, alias Mukmin. Lalu, bagaimana kita diperkenankan mengangkat orang kafir sebagai pemimpin negara, sementara itu, kepala negara itu harus ditaati oleh orang-orang Mukmin, sedangkan mereka (orang kafir) tidak boleh ditaati oleh orang-orang beriman?
Keempat, hadits-hadits shahih menggariskan kewajiban memisahkan diri dan memerangi pemimpin-pemimpin yang telah terjatuh kepada kekufuran yang nyata. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari ‘Ubadah bin Shamit, bahwasanya dia berkata:
دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ
“Nabi SAW mengundang kami, lalu kami mengucapkan baiat kepada beliau dalam segala sesuatu yang diwajibkan kepada kami bahwa kami berbaiat kepada beliau untu selalu mendengarkan dan taat [kepada Allah dan Rasul-Nya], baik dalam kesenangan dan kebencian kami, kesulitan dan kemudahan kami dan beliau juga menandaskan kepada kami untuk tidak mencabut suatu urusan dari ahlinya kecuali jika kalian (kita) melihat kekufuran secara nyata [dan] memiliki bukti yang kuat dari Allah.”[HR. Bukhari]
Hadits di atas menjelaskan bahwa jika seorang penguasa telah terjatuh kepada kekufuran yang nyata, maka kaum Mukmin diperbolehkan melepaskan ketaatan dari mereka dan wajib memerangi mereka dengan pedang jika mampu.
Al-Hafidz Ibnu Hajar, tatkala mengomentari hadits-hadits di atas menyatakan, bahwa jika kekufuran penguasa bisa dibuktikan dengan ayat-ayat, nash-nash, atau berita shahih yang tidak memerlukan takwil lagi, maka seorang wajib memisahkan diri darinya. Akan tetapi, jika bukti-bukti kekufurannya masih samar dan masih memerlukan takwil, seseorang tetap tidak boleh memisahkan diri dari penguasa.
Imam al-Khathabiy menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “kufran bawahan“ (kekufuran yang nyata) adalah “kufran dzaahiran baadiyan” (kekufuran yang nyata dan terang benderang)
Menurut ‘Abdul Qadim Zallum; larangan memisahkan diri dari penguasa telah dikecualikan oleh pecahan kalimat berikutnya, yakni,” kecuali jika kalian (kita) melihat kekufuran secara nyata dan memiliki bukti yang kuat dari Allah.”[HR. Bukhari]. Ini menunjukkan, bahwa seorang muslim wajib memisahkan diri dari penguasa, bahkan boleh memerangi mereka dengan pedang, jika telah terbukti dengan nyata dan pasti, bahwa penguasa tersebut telah terjatuh ke dalam “kekufuran yang nyata.”
Bukti-bukti yang membolehkan kaum muslim memerangi khalifah haruslah bukti yang menyakinkan (qath’iy). Ini didasarkan pada kenyataan, bahwa kekufuran adalah lawan keimanan. Jika keimanan harus didasarkan pada bukti-bukti yang menyakinkan (qath’iy), demikian juga mengenai kekufuran. Kekufuran harus bisa dibuktikan berdasarkan bukti maupun fakta yang pasti, tidak samar, dan tidak memerlukan takwil lagi. Misalnya, jika seorang penguasa telah murtad dari Islam, atau mengubah sendi-sendi ‘aqidah dan syariat Islam berdasarkan bukti yang menyakinkan, maka ia tidak boleh ditaati, dan wajib diperangi. Sebaliknya, jika bukti-bukti kekufurannya tidak pasti, samar , dan masih mengandung takwil, seorang muslim tidak diperkenankan mengangkat pedang di hadapannya.
Lalu, bagaimana bisa dinyatakan bahwa orang-orang kafir diperbolehkan menjadi kepala negara (pemimpin bagi kaum Muslim), sementara itu, Nabi saw memerintahkan kaum Muslim memisahkan diri dan memerangi para penguasa yang telah terjatuh kepada kekufuran yang nyata?
Adapun dalil yang melarang orang-orang kafir menjabat kepala negara adalah sebagai berikut;
Pertama, Allah swt melarang kaum Muslim membuka jalan kepada orang kafir untuk menguasai kaum Muslim;
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
“Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang Mukmin”. [TQS An Nisaa’ (4):141]
Jalan yang paling mudah dan penting untuk menguasai kaum Muslim adalah kepemimpinan dalam urusan negara dan pemerintahan.[Lihat Imam Syaukaniy, Fath al-Qadiir, juz 2/233] Atas dasar itu, memberikan hak kepada orang kafir menduduki jabatan kepala negara, sama artinya dengan memberikan jalan kepada mereka untuk menguasai kaum Muslim. Padahal, hal ini jelas-jelas dilarang oleh syariat.
Kedua, Allah swt melarang kaum Muslim menjadikan orang-orang kafir memimpin kaum Muslim;
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan wali (pemimpin)-mu, orang-orang yang menjadikan agamamu sebagai bahan ejekan dan permainan, (yaitu) dari orang-orang yang diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir…” (Qs. al-Mâ’idah [5]: 57).
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nashrani menjadi walimu (pemimpinmu); sesungguhnya sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi wali (pemimpin), maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.” (Qs. al-Mâ’idah [5]: 51); dan lain sebagainya.
Ayat-ayat di atas merupakan larangan sharih bagi kaum Muslim menjadikan orang-orang kafir sebagai kepala negara (pemimpin). Ayat di atas qath’iy al-dilaalah, sehingga tidak membuka ruang adanya perbedaan pendapat mengenai larangan menjadikan musuh-musuh Allah sebagai pemimpin (waliy).
Ketiga, Allah swt mewajibkan taat kepada ulil amriy yang Muslim. Allah swt berfirman;
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
”Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.[TQS An Nisaa’ (4):59]
Ayat ini kaum Mukmin wajib mentaati ulil amriy (kepala negara) yang berasal dari kalangan orang-orang beriman; dan tidak ada ketaatan kepada pemimpin-pemimpin kafir. Frase ”minkum” menunjukkan bahwa ulil amriy yang harus ditaati oleh kaum Muslim adalah ulil amriy yang beragama Islam, alias Mukmin. Lalu, bagaimana kita diperkenankan mengangkat orang kafir sebagai pemimpin negara, sementara itu, kepala negara itu harus ditaati oleh orang-orang Mukmin, sedangkan mereka (orang kafir) tidak boleh ditaati oleh orang-orang beriman?
Keempat, hadits-hadits shahih menggariskan kewajiban memisahkan diri dan memerangi pemimpin-pemimpin yang telah terjatuh kepada kekufuran yang nyata. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari ‘Ubadah bin Shamit, bahwasanya dia berkata:
دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ
“Nabi SAW mengundang kami, lalu kami mengucapkan baiat kepada beliau dalam segala sesuatu yang diwajibkan kepada kami bahwa kami berbaiat kepada beliau untu selalu mendengarkan dan taat [kepada Allah dan Rasul-Nya], baik dalam kesenangan dan kebencian kami, kesulitan dan kemudahan kami dan beliau juga menandaskan kepada kami untuk tidak mencabut suatu urusan dari ahlinya kecuali jika kalian (kita) melihat kekufuran secara nyata [dan] memiliki bukti yang kuat dari Allah.”[HR. Bukhari]
Hadits di atas menjelaskan bahwa jika seorang penguasa telah terjatuh kepada kekufuran yang nyata, maka kaum Mukmin diperbolehkan melepaskan ketaatan dari mereka dan wajib memerangi mereka dengan pedang jika mampu.
Al-Hafidz Ibnu Hajar, tatkala mengomentari hadits-hadits di atas menyatakan, bahwa jika kekufuran penguasa bisa dibuktikan dengan ayat-ayat, nash-nash, atau berita shahih yang tidak memerlukan takwil lagi, maka seorang wajib memisahkan diri darinya. Akan tetapi, jika bukti-bukti kekufurannya masih samar dan masih memerlukan takwil, seseorang tetap tidak boleh memisahkan diri dari penguasa.
Imam al-Khathabiy menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “kufran bawahan“ (kekufuran yang nyata) adalah “kufran dzaahiran baadiyan” (kekufuran yang nyata dan terang benderang)
Menurut ‘Abdul Qadim Zallum; larangan memisahkan diri dari penguasa telah dikecualikan oleh pecahan kalimat berikutnya, yakni,” kecuali jika kalian (kita) melihat kekufuran secara nyata dan memiliki bukti yang kuat dari Allah.”[HR. Bukhari]. Ini menunjukkan, bahwa seorang muslim wajib memisahkan diri dari penguasa, bahkan boleh memerangi mereka dengan pedang, jika telah terbukti dengan nyata dan pasti, bahwa penguasa tersebut telah terjatuh ke dalam “kekufuran yang nyata.”
Bukti-bukti yang membolehkan kaum muslim memerangi khalifah haruslah bukti yang menyakinkan (qath’iy). Ini didasarkan pada kenyataan, bahwa kekufuran adalah lawan keimanan. Jika keimanan harus didasarkan pada bukti-bukti yang menyakinkan (qath’iy), demikian juga mengenai kekufuran. Kekufuran harus bisa dibuktikan berdasarkan bukti maupun fakta yang pasti, tidak samar, dan tidak memerlukan takwil lagi. Misalnya, jika seorang penguasa telah murtad dari Islam, atau mengubah sendi-sendi ‘aqidah dan syariat Islam berdasarkan bukti yang menyakinkan, maka ia tidak boleh ditaati, dan wajib diperangi. Sebaliknya, jika bukti-bukti kekufurannya tidak pasti, samar , dan masih mengandung takwil, seorang muslim tidak diperkenankan mengangkat pedang di hadapannya.
Lalu, bagaimana bisa dinyatakan bahwa orang-orang kafir diperbolehkan menjadi kepala negara (pemimpin bagi kaum Muslim), sementara itu, Nabi saw memerintahkan kaum Muslim memisahkan diri dan memerangi para penguasa yang telah terjatuh kepada kekufuran yang nyata?
Kamis, 04 Juni 2009
AC Manullang: Intel Asing Berupaya seret BIN dan TNI di Pilpres
Jakarta - Jelang pilpres 8 Juli mendatang diprediksi akan terjadi perang intelijen dari masing-masing pasangan capres-cawapres. Pasalnya, masing-masing pasangan memiliki tokoh militer.
"Semua kandidat memiliki tokoh militer, seperti SBY, Prabowo, dan Wiranto.
Masing-masing akan menggunakan pengetahuan mereka tentang intelijen untuk
memenangkan pertarungan di pilpres," jelas mantan Direktur Bakin (sekarang BIN), DR A.C Manullang kepada detikcom, Senin malam, (1/6/2009).
Dijelaskan Manullang, perang intelijen yang akan dilakukan bukan sekadar
menggunakan metode konvensional, seperti spionase, sabotase, maupun penggalangan massa. Operasi intelijen modern, seperti penyesatan informasi juga akan dilakukan dalam perang tersebut.
Pakar intelijen tersebut menambahkan, adanya operasi intelijen bukan hanya terjadi di pilpres. Dalam pemilu legislatif, April lalu, operasi serupa juga terjadi.
"Melonjaknya perolehan suara Partai Demokrat (PD) merupakan hasil kerja intelijen. Pengendali operasinya adalah mantan panglima TNI Jenderal Purn Djoko Suyanto melalui tim echo," ungkap Manullang.
Perang intelijen tersebut, kata Manullang, dikhawatirkan bakal menyeret BadanIntelijen Nasional (BIN) dan TNI. Bahkan intelijen Amerika Serikat (AS) saat ini ikut campur untuk memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres tertentu.
"Saat ini intelijen asing yang dimotori AS sudah terjun ke lapangan. Mereka berupaya menarik BIN dan TNI untuk mendukung pasangan tertentu," jelasnya.
Ikut campurnya AS dinilai Manullang, bertujuan melancarkan grand strategi global yang mereka usung, yakni neoliberalisme dan Neokapitalisme.
Ketika ditanya siapa capres-cawapres yang sedang "dikawal" intel asing, Manullang mengatakan, mereka adalah pasangan yang selama ini disebut-sebut
beraliran neoliberal. "Siapa lagi kalau bukan pasangan incumbent yang selama ini dikatakan beraliran neoliberal," tandas Manullang.
Sebelumnya, cawapres Prabowo Subianto meminta BIN, TNI, dan Polri tidak terlibat dalam politik praktis menjelang pemilihan presiden pada 8 Juli nanti.
Selain itu, Prabowo juga menyambut baik usulan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso untuk membarakkan kembali personil TNI selama dua hari selama masa pemilihan presiden nanti.
"Semua kandidat memiliki tokoh militer, seperti SBY, Prabowo, dan Wiranto.
Masing-masing akan menggunakan pengetahuan mereka tentang intelijen untuk
memenangkan pertarungan di pilpres," jelas mantan Direktur Bakin (sekarang BIN), DR A.C Manullang kepada detikcom, Senin malam, (1/6/2009).
Dijelaskan Manullang, perang intelijen yang akan dilakukan bukan sekadar
menggunakan metode konvensional, seperti spionase, sabotase, maupun penggalangan massa. Operasi intelijen modern, seperti penyesatan informasi juga akan dilakukan dalam perang tersebut.
Pakar intelijen tersebut menambahkan, adanya operasi intelijen bukan hanya terjadi di pilpres. Dalam pemilu legislatif, April lalu, operasi serupa juga terjadi.
"Melonjaknya perolehan suara Partai Demokrat (PD) merupakan hasil kerja intelijen. Pengendali operasinya adalah mantan panglima TNI Jenderal Purn Djoko Suyanto melalui tim echo," ungkap Manullang.
Perang intelijen tersebut, kata Manullang, dikhawatirkan bakal menyeret BadanIntelijen Nasional (BIN) dan TNI. Bahkan intelijen Amerika Serikat (AS) saat ini ikut campur untuk memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres tertentu.
"Saat ini intelijen asing yang dimotori AS sudah terjun ke lapangan. Mereka berupaya menarik BIN dan TNI untuk mendukung pasangan tertentu," jelasnya.
Ikut campurnya AS dinilai Manullang, bertujuan melancarkan grand strategi global yang mereka usung, yakni neoliberalisme dan Neokapitalisme.
Ketika ditanya siapa capres-cawapres yang sedang "dikawal" intel asing, Manullang mengatakan, mereka adalah pasangan yang selama ini disebut-sebut
beraliran neoliberal. "Siapa lagi kalau bukan pasangan incumbent yang selama ini dikatakan beraliran neoliberal," tandas Manullang.
Sebelumnya, cawapres Prabowo Subianto meminta BIN, TNI, dan Polri tidak terlibat dalam politik praktis menjelang pemilihan presiden pada 8 Juli nanti.
Selain itu, Prabowo juga menyambut baik usulan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso untuk membarakkan kembali personil TNI selama dua hari selama masa pemilihan presiden nanti.
Jumat, 14 November 2008
Ulah "Para Penipu Berdasi" di Senayan
Tidak pernah mau mengerti dan peduli dengan keadaan yang ada dalam masyarakat, itulah yang patut dilekatkan kepada orang-orang yang saban hari memakai dasi di senayan sana.
Bayangkan ketika bangsa ini terus saja mengalami kemunduran kesejahteraan, mereka malah dengan dalih pasal dalam UU atau apapun mereka pakai dalih untuk memugar "gedung penipu" DPR untuk anggota DPR baru nanti.
Berikut petikan berita yang baru saja dimuat oleh rekan pers dari Tempo.
"Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat berencana merenovasi ruang kerja anggota DPR di Nusantara I. Biaya renovasi ruang kerja anggota Dewan tertuang dalam surat edaran Sekretariat Jenderal DPR nomor KS.02/8045/DPRRI/2008 tertanggal 5 November. Biaya renovasi ruang kerja anggota Dewan Rp 26,26 miliar.
Ruangan anggota Dewan rencananya akan disekat untuk sekretaris pribadi dan staf ahli. Dana ini termasuk untuk penggantian keramik toilet dan pembuatan partisi. "Sudah mulai dibongkar dari Senin lalu," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakiem ketika dihubungi kemarin. "Fraksi kami menolak renovasi ini."
Partai Persatuan Pembangunan akan mengirimkan surat keberatan kepada sekretaris jenderal. Menurut Lukman, renovasi ruang kerja anggota Dewan mendadak dan tanpa berkonsultasi dengan anggota Dewan. Ia menganggap renovasi belum diperlukan karena akan membuat citra parlemen semakin terpuruk. "Urgensinya apa?" kata Lukman.
Sekretariat Jenderal juga menganggarkan pembuatan sepuluh ruang kerja dan furnitur anggota Dewan baru dengan biaya Rp 7,2 miliar. Penambahan ruang kerja diperlukan untuk menampung sepuluh anggota baru pada periode mendatang. Undang-undang menyatakan jumlah anggota Dewan bertambah sepuluh dari 550 kursi. "Totalnya Rp 33 miliar," kata Lukman.
Surat Partai Persatuan Pembangunan, kata Lukman, berisi permintaan agar Sekretariat Jenderal menunda renovasi hingga anggota Dewan selesai reses. Sekretariat dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR akan diminta menjelaskan rencana ini.
Renovasi dinilai merugikan anggota Dewan karena dianggap tak peka terhadap kesulitan masyarakat. "Kalau mau direnovasi, harus sekalian dibuat grand design-nya," kata Lukman.
DPR sebelumnya telah meminta Sekretariat Jenderal dan Badan Urusan Rumah Tangga memprioritaskan renovasi Ruang Rapat Paripurna. Ruangan di gedung utama ini dinilai sudah tak layak. "Mirip ruang teater," kata Lukman. DPR akan membuat grand desain atau cetak biru gedung MPR/DPR. Hal ini untuk menyesuaikan perkembangan di Dewan yang akan menambah dua staf ahli.
Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kamal menyesalkan renovasi ruangan Dewan ini. "Waktunya tidak tepat," kata Mustafa. Kondisi ruangan Dewan dinilai sudah mencukupi termasuk untuk staf ahli. "Belum perlu renovasi."
Dia menyarankan renovasi dilakukan setelah pergantian anggota Dewan. Justru, kata dia, Dewan harus memprioritaskan perbaikan fasilitas ruangan. “Seperti AC dan peralatan ruangan,” katanya."
Bayangkan ketika bangsa ini terus saja mengalami kemunduran kesejahteraan, mereka malah dengan dalih pasal dalam UU atau apapun mereka pakai dalih untuk memugar "gedung penipu" DPR untuk anggota DPR baru nanti.
Berikut petikan berita yang baru saja dimuat oleh rekan pers dari Tempo.
"Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat berencana merenovasi ruang kerja anggota DPR di Nusantara I. Biaya renovasi ruang kerja anggota Dewan tertuang dalam surat edaran Sekretariat Jenderal DPR nomor KS.02/8045/DPRRI/2008 tertanggal 5 November. Biaya renovasi ruang kerja anggota Dewan Rp 26,26 miliar.
Ruangan anggota Dewan rencananya akan disekat untuk sekretaris pribadi dan staf ahli. Dana ini termasuk untuk penggantian keramik toilet dan pembuatan partisi. "Sudah mulai dibongkar dari Senin lalu," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakiem ketika dihubungi kemarin. "Fraksi kami menolak renovasi ini."
Partai Persatuan Pembangunan akan mengirimkan surat keberatan kepada sekretaris jenderal. Menurut Lukman, renovasi ruang kerja anggota Dewan mendadak dan tanpa berkonsultasi dengan anggota Dewan. Ia menganggap renovasi belum diperlukan karena akan membuat citra parlemen semakin terpuruk. "Urgensinya apa?" kata Lukman.
Sekretariat Jenderal juga menganggarkan pembuatan sepuluh ruang kerja dan furnitur anggota Dewan baru dengan biaya Rp 7,2 miliar. Penambahan ruang kerja diperlukan untuk menampung sepuluh anggota baru pada periode mendatang. Undang-undang menyatakan jumlah anggota Dewan bertambah sepuluh dari 550 kursi. "Totalnya Rp 33 miliar," kata Lukman.
Surat Partai Persatuan Pembangunan, kata Lukman, berisi permintaan agar Sekretariat Jenderal menunda renovasi hingga anggota Dewan selesai reses. Sekretariat dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR akan diminta menjelaskan rencana ini.
Renovasi dinilai merugikan anggota Dewan karena dianggap tak peka terhadap kesulitan masyarakat. "Kalau mau direnovasi, harus sekalian dibuat grand design-nya," kata Lukman.
DPR sebelumnya telah meminta Sekretariat Jenderal dan Badan Urusan Rumah Tangga memprioritaskan renovasi Ruang Rapat Paripurna. Ruangan di gedung utama ini dinilai sudah tak layak. "Mirip ruang teater," kata Lukman. DPR akan membuat grand desain atau cetak biru gedung MPR/DPR. Hal ini untuk menyesuaikan perkembangan di Dewan yang akan menambah dua staf ahli.
Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kamal menyesalkan renovasi ruangan Dewan ini. "Waktunya tidak tepat," kata Mustafa. Kondisi ruangan Dewan dinilai sudah mencukupi termasuk untuk staf ahli. "Belum perlu renovasi."
Dia menyarankan renovasi dilakukan setelah pergantian anggota Dewan. Justru, kata dia, Dewan harus memprioritaskan perbaikan fasilitas ruangan. “Seperti AC dan peralatan ruangan,” katanya."
Langganan:
Postingan (Atom)
