AC Manullang: Intel Asing Berupaya seret BIN dan TNI di Pilpres

Jakarta - Jelang pilpres 8 Juli mendatang diprediksi akan terjadi perang intelijen dari masing-masing pasangan capres-cawapres. Pasalnya, masing-masing pasangan memiliki tokoh militer.

"Semua kandidat memiliki tokoh militer, seperti SBY, Prabowo, dan Wiranto.
Masing-masing akan menggunakan pengetahuan mereka tentang intelijen untuk
memenangkan pertarungan di pilpres," jelas mantan Direktur Bakin (sekarang BIN), DR A.C Manullang kepada detikcom, Senin malam, (1/6/2009).

Dijelaskan Manullang, perang intelijen yang akan dilakukan bukan sekadar
menggunakan metode konvensional, seperti spionase, sabotase, maupun penggalangan massa. Operasi intelijen modern, seperti penyesatan informasi juga akan dilakukan dalam perang tersebut.

Pakar intelijen tersebut menambahkan, adanya operasi intelijen bukan hanya terjadi di pilpres. Dalam pemilu legislatif, April lalu, operasi serupa juga terjadi.

"Melonjaknya perolehan suara Partai Demokrat (PD) merupakan hasil kerja intelijen. Pengendali operasinya adalah mantan panglima TNI Jenderal Purn Djoko Suyanto melalui tim echo," ungkap Manullang.

Perang intelijen tersebut, kata Manullang, dikhawatirkan bakal menyeret BadanIntelijen Nasional (BIN) dan TNI. Bahkan intelijen Amerika Serikat (AS) saat ini ikut campur untuk memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres tertentu.

"Saat ini intelijen asing yang dimotori AS sudah terjun ke lapangan. Mereka berupaya menarik BIN dan TNI untuk mendukung pasangan tertentu," jelasnya.

Ikut campurnya AS dinilai Manullang, bertujuan melancarkan grand strategi global yang mereka usung, yakni neoliberalisme dan Neokapitalisme.

Ketika ditanya siapa capres-cawapres yang sedang "dikawal" intel asing, Manullang mengatakan, mereka adalah pasangan yang selama ini disebut-sebut
beraliran neoliberal. "Siapa lagi kalau bukan pasangan incumbent yang selama ini dikatakan beraliran neoliberal," tandas Manullang.

Sebelumnya, cawapres Prabowo Subianto meminta BIN, TNI, dan Polri tidak terlibat dalam politik praktis menjelang pemilihan presiden pada 8 Juli nanti.

Selain itu, Prabowo juga menyambut baik usulan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso untuk membarakkan kembali personil TNI selama dua hari selama masa pemilihan presiden nanti.